ANGINMAMMIRINEWS.COM,WAJO – Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kompetensi tenaga pendidik akan melibatkan kepala sekolah dan guru SD-SMP se-Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu hingga Selasa (26–28/10/2025).
Bimtek dikelola PT Putri Dewani Mandiri yang bergerak di bidang riset pendidikan dan pelatihan formal.
Perusahaan tersebut telah melayangkan undangan kepada kepala sekolah dan guru sebagai calon peserta.
Salah satu kepala sekolah berinisial TP (bukan nama sebenarnya) mengaku mendapat tekanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
Iya, ada intervensi dari Kepala Disdikbud, diwajibkan katanya ikut Bimtek bagi kepala sekolah,” ujarnya kepada Media Kamis (23/10/2025) malam.
Ia menyebut, peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp4,5 juta per orang.
“,Ada pembayarannya, empat juta lima ratus ribu rupiah per orang. Kami pakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena mau tidak mau harus ikut,” tuturnya.
TP mengaku terpaksa mengikuti perintah meski merasa keberatan.
“Terpaksa ikut karena perintah. Ini terjadi diduga ada untung yang didapatkan Kepala Dinas,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan dana BOS untuk kegiatan tersebut.
“Masih banyak sebenarnya yang lebih efektif, tapi yah mau tidak mau perintah pimpinan,” katanya.
Kegiatan ini dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pada poin keempat, kepala daerah diminta membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, publikasi, seminar, dan FGD.
Pemerhati masyarakat Wajo, Hasan Basri, menyayangkan kegiatan tersebut tetap digelar di tengah efisiensi anggaran.
“Sangat disayangkan ada kegiatan yang sifatnya seremonial. Sudah ada Inpres yang mengatur, tapi masih saja bersikeras menggelar kegiatan seperti itu,” ucapnya.
Ia menyoroti biaya Bimtek yang dibebankan kepada peserta.
“Nilainya pun terbilang besar, empat juta lima ratus ribu rupiah. Bayangkan jika diikuti 100 peserta, maka totalnya Rp450 juta. Itu pun kemungkinan pakai dana operasional sekolah, bukan dana pribadi,” jelasnya.
Menurut Hasan, kegiatan seperti ini tidak memberikan output yang menyentuh langsung masyarakat.
“Output dari Bimtek itu tidak terukur, bahkan terkesan membuang-buang anggaran,” tambahnya.
Apalagi, Kabupaten Wajo mendapat potongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp247 miliar pada 2026.
“DAU sektor pendidikan yang semula Rp65 miliar lebih, di tahun 2026 nanti hanya Rp5 miliar. Begitu juga DAU kesehatan dari Rp51 miliar dipotong menjadi Rp12 miliar,” jelasnya.
Hasan meminta Pemkab Wajo meninjau ulang rencana kegiatan tersebut.
“Kalau bisa Pak Bupati tinjau ulang kegiatannya. Apakah efektif atau tidak, masih banyak yang perlu dibangun dibanding mengeluarkan anggaran yang tidak jelas arahnya,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Alamsyah, belum memberikan keterangan.(ARIS)
INFO TRIBUN